Ketika APBD-P Inhu Tumbang di Meja Politik, Anggaran Menjadi Arena Pertarungan, Rakyat Menunggu Jawaban

Foto : Bupati Inhu memimpin rapat, mencari solusi atas penolakan APBD-P 2026

INDRAGIRI HULU (F86) Minggu 4 Oktober 2026 – Palu politik DPRD Indragiri Hulu (Inhu) akhirnya berbicara. Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 gagal disahkan setelah mayoritas anggota DPRD memilih menolak.

Sebanyak 25 anggota DPRD menolak, sementara 13 menyatakan setuju dari 38 anggota yang hadir. Dua anggota lainnya tidak hadir.

Empat fraksi: NasDem, Demokrat, Golkar dan Gerakan Persatuan Indonesia (GPU) menjadi kekuatan politik yang menolak pengesahan Perubahan APBD 2026. Keputusan itu kini membuka babak baru. Bukan sekadar soal angka dalam dokumen anggaran, tetapi menyangkut arah pembangunan dan keberlangsungan program pemerintah di tengah tekanan fiskal daerah.

Bupati Inhu Ade Agus Hartanto tidak memilih diam. Pemkab Inhu memastikan akan mengambil langkah strategis, termasuk berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi Riau. Pesannya jelas, "Pembangunan tidak boleh berhenti hanya karena terjadi kebuntuan politik anggaran."

“Pembangunan menuju masyarakat sejahtera terus berjalan,” kata Ade Agus Hartanto di Rengat, Kamis (01/09/2026).

Salah satu alasan penolakan yang disorot berkaitan dengan pembangunan Islamic Center. Di titik inilah Bupati mempertanyakan logika penolakan tersebut.

Menurut Ade Agus Hartanto, pembangunan Islamic Center sebelumnya telah disetujui bersama melalui APBD murni. Karena itu, ia menilai menjadikan proyek tersebut sebagai alasan penolakan APBD-P perlu dilihat kembali secara utuh.

“Yang menjadi patokan adalah APBD murni. Artinya, pembangunan Islamic Center sebenarnya telah disetujui oleh DPRD,” tegasnya.

Bupati menegaskan, Islamic Center bukan sekadar bangunan fisik yang berdiri di atas anggaran daerah. Program tersebut disebut sebagai bagian dari aspirasi dan kepentingan masyarakat.

“Islamic Center juga merupakan program aspirasi dan untuk masyarakat,” ujarnya.

Pertanyaannya kemudian menjadi sederhana, "Jika sebuah program telah disepakati dalam APBD murni, mengapa kembali menjadi titik persoalan ketika pemerintah melakukan perubahan anggaran..?"

Di sinilah publik berhak membaca setiap keputusan politik dengan jernih.

Persoalan lain yang mengemuka adalah Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD yang tidak seluruhnya terakomodasi. Pemkab Inhu menyebut kondisi fiskal sebagai alasan utama dilakukannya penyesuaian.

Pemerintah bahkan mengalihkan sejumlah kegiatan yang dinilai belum mendesak untuk kebutuhan yang dianggap lebih prioritas, terutama di sektor pendidikan. Pembangunan ruang kelas baru dan rehabilitasi sekolah di wilayah 3T menjadi salah satu sasaran pengalihan tersebut.

“Tidak benar bila disebutkan tidak menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat. Yang kami lakukan justru mengedepankan kebutuhan mendasar di tengah tekanan fiskal,” kata Ade.

Kalimat ini sekaligus menjadi bantahan terhadap tudingan bahwa APBD-P tidak berpihak kepada kebutuhan dasar masyarakat. Sebab ketika kemampuan fiskal terbatas, pemerintah dipaksa memilih, mana yang harus didahulukan dan mana yang harus ditunda. Dan pilihan itu tentu tidak selalu menyenangkan semua kepentingan politik.

Rapat paripurna tersebut memperlihatkan bahwa APBD bukan hanya dokumen angka. Ia adalah ruang tempat kepentingan, aspirasi, prioritas pembangunan dan kekuatan politik bertemu.

Pemkab menyatakan seluruh tahapan pembahasan antara TAPD, Banggar, OPD dan fraksi-fraksi sebelumnya berjalan baik tanpa kendala berarti. Namun pada ujung pembahasan, suara mayoritas DPRD berkata lain.

Pemkab memilih menghormati keputusan politik tersebut, tetapi tidak ingin roda pemerintahan ikut berhenti. Langkah konsultasi dengan Pemprov Riau pun disiapkan sebagai jalan keluar agar pelayanan publik dan pembangunan daerah tetap dapat berjalan.

Politik boleh beradu, Fraksi boleh berbeda, dan Kepentingan boleh bertarung. Tetapi satu hal harus tetap berada di atas semuanya, "Rakyat jangan sampai menjadi korban dari pertarungan politik anggaran."

Masyarakat bukan hanya akan melihat siapa yang menang dalam voting. Masyarakat akan menilai siapa yang benar-benar berdiri di belakang kepentingan mereka ketika kepentingan politik sedang berhadap-hadapan. (𝐓𝐡𝐨𝐧𝐤).