E-Katalog Versi 6 Didorong Jadi Benteng Transparansi Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Inhil

 

Staf Ahli Bupati Inhil T.M. Syaifullah.

TEMBILAHAN (F86) — Pengadaan barang dan jasa pemerintah bukan sekadar urusan administratif. Di balik setiap proses pengadaan, terdapat uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara transparan, profesional, dan tepat sasaran.

Pesan itu mengemuka dalam Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa dengan Metode Mini Kompetisi Katalog Versi 6 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2026 yang digelar di e-Bilik Diskominfops, Rabu (16/9/2026).

Bupati Indragiri Hilir Herman, melalui Staf Ahli Bupati Inhil T.M. Syaifullah, menegaskan bahwa sosialisasi tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan kapasitas aparatur sekaligus memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap pemahaman dan kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa semakin meningkat, sehingga setiap proses dapat berjalan sesuai ketentuan,” ujar T.M. Syaifullah membacakan sambutan Bupati.

Menurutnya, profesionalisme, ketertiban, dan tanggung jawab tidak boleh hanya menjadi jargon dalam pengadaan. Ketiganya harus diwujudkan dalam setiap tahapan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.

“Setiap perangkat daerah harus melaksanakan pengadaan barang/jasa secara profesional, tertib, dan bertanggung jawab untuk memastikan proses berjalan lancar serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir juga menempatkan E-Katalog Versi 6 sebagai bagian dari transformasi digital pengadaan barang dan jasa pemerintah. Berdasarkan Surat Edaran Direktorat Pasar Digital Pengadaan LKPP Nomor 18634/D.2.3/2025 tentang Kewajiban Mini Kompetisi untuk Proses E-Purchasing Katalog Elektronik Sektor Konstruksi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi diwajibkan menggunakan metode mini kompetisi.

Skema tersebut membuka ruang persaingan antarpelaku usaha dengan mengedepankan penawaran harga dan kualitas sesuai kebutuhan pemerintah.

Bupati Herman berharap penerapan E-Katalog Versi 6 tidak berhenti pada perubahan sistem digital semata. Mekanisme tersebut diharapkan mampu memperkuat transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kualitas pengadaan di lingkungan Pemkab Inhil. Sebab dalam tata kelola pemerintahan, teknologi hanyalah alat, yang menentukan tetaplah integritas orang yang menggunakannya.

Anggaran publik bukan ruang untuk bermain-main. Pengadaan bukan sekadar membeli barang, tetapi memastikan setiap rupiah uang rakyat kembali menjadi manfaat bagi masyarakat.

E-Katalog Versi 6 harus menjadi instrumen untuk mempersempit ruang penyimpangan, memperkuat persaingan yang sehat, dan memastikan proses pengadaan berjalan terbuka serta dapat dipertanggungjawabkan. (𝐓𝐡𝐨𝐧𝐤).