Klaten (F86) - Wakil Menteri Koperasi Hj. Farida Farchah, M.Si. bersama Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Irene Umar melakukan kunjungan kerja ke sektor koperasi dan usaha binaan di Kabupaten Klaten, Kamis (20/8/2026).
Kunjungan tersebut berlangsung di Lurik Prasojo, Bendo Pencil, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten. Bagi pelaku usaha setempat, kunjungan ini menjadi momentum penting karena merupakan kunjungan untuk ketiga kalinya ke lokasi tersebut.
Pemilik perusahaan, Maharani Setyawan, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan pemerintah terhadap pengembangan koperasi serta sektor usaha yang berada di bawah binaan koperasi.
"Ini merupakan kunjungan yang ketiga kalinya. Kunjungan pertama sekitar tahun 2014, kemudian kunjungan kedua dan sekarang yang ketiga. Kami sangat berterima kasih atas dukungan yang begitu besar sampai beliau berkenan datang langsung ke lokasi koperasi dan sektor-sektoral yang digandeng dengan koperasi," ujar Maharani.
Menurut Maharani, keberadaan koperasi selama ini masih kerap dipahami masyarakat sebatas sebagai tempat untuk melakukan pinjaman atau simpan pinjam. Padahal, koperasi dapat dikembangkan menjadi ekosistem ekonomi yang menghubungkan pelaku UMKM, perajin, masyarakat, hingga sektor riil.
Di Klaten, konsep tersebut mulai dikembangkan dengan menggandeng berbagai sektor usaha yang dapat menggerakkan perekonomian masyarakat.
"Ternyata di bawah koperasi itu ada sektor-sektor yang bisa memutarkan UMKM bersama warga dengan skala yang lebih besar. Jumlahnya terus bertambah dari tahun ke tahun. Kinerjanya juga bisa dilihat dari bagaimana kenaikan sektor riilnya," jelas Maharani.
Menurutnya, kolaborasi antara koperasi, UMKM, pemerintah daerah, kementerian, hingga pemerintah pusat menjadi penting agar produk yang dihasilkan masyarakat tidak hanya mampu bertahan di pasar lokal.
Pengembangan tersebut diharapkan dapat membuka akses pemasaran yang lebih luas sehingga produk UMKM Klaten dan daerah lainnya mampu menembus pasar nasional bahkan internasional.
"Kami ingin produk UMKM tidak hanya beredar di daerah, tetapi bisa mendunia. Karena itu, kerja sama dengan berbagai pihak harus terus dikembangkan," katanya.
Salah satu aspirasi yang disampaikan dalam kesempatan tersebut adalah perlunya pemerintah pusat menjadi motor penggerak penggunaan produk dalam negeri, khususnya produk tekstil dan kerajinan tradisional seperti batik dan tenun.
Maharani menilai kebijakan penggunaan produk lokal di lingkungan pemerintahan dapat menciptakan pasar yang lebih luas bagi para perajin.
"Kami ingin bukan hanya sesama pengrajin yang menggunakan produk ini. Batik dan tenun bisa dipakai di seluruh Nusantara. Kenapa tidak dimulai dari pemerintah pusat?" ujarnya.
Menurutnya, apabila pemerintah pusat memberikan imbauan atau kebijakan penggunaan batik dan tenun dalam kegiatan kedinasan, potensi pasar bagi para perajin di berbagai daerah akan semakin besar.
"Kalau pemerintah pusat memberikan imbauan pemakaian batik atau tenun dalam dinas kerja, akan banyak calon customer yang mencari. Instansi pemerintah, rumah sakit dan lembaga lainnya pasti akan mulai mencari tahu tenun di Indonesia itu apa saja," katanya.
Ia meyakini kebijakan tersebut dapat memberikan efek berantai terhadap pertumbuhan industri kreatif di berbagai daerah.
"Kalau imbauan itu ada, saya yakin se-Indonesia bakal bertumbuh. Jangan hanya berhenti di pemerintah daerah," tegasnya.
Perjalanan pengembangan usaha tersebut juga tidak terlepas dari dukungan pembiayaan dan program pemerintah. Maharani menyebut akses terhadap LPDB Kementerian Koperasi mulai dikenal setelah adanya kunjungan Menteri Perindustrian pada 2012.
Saat itu, pihaknya didorong untuk mengembangkan lurik sebagai produk unggulan yang memiliki nilai budaya sekaligus potensi ekonomi.
"Beliau bilang, kalian generasi ketiga. Kalian mau cari apa lagi. Harus mulai sekarang mencari Upakarti, peloporan yang bisa membesarkan nama lurik," tutur Maharani.
Dorongan tersebut kemudian membuat pihaknya mengikuti proses kurasi hingga akhirnya memperoleh penghargaan. Setelah itu, muncul tawaran pembiayaan dari LPDB Kementerian Koperasi.
Menurut Maharani, akses terhadap LPDB sebenarnya dapat dilakukan apabila pelaku usaha memahami mekanisme dan persyaratannya.
"Yang menjadi persoalan, banyak yang belum tahu LPDB itu apa. Padahal wadah yang besar ini bisa membawa kita dari usaha kecil hingga berkembang menjadi lebih besar," ujarnya.
Dalam pengembangan usaha, koperasi tersebut memilih pendekatan kolaborasi daripada mengerjakan seluruh proses secara mandiri.
Kolaborasi dilakukan di berbagai bidang, mulai dari fashion, kerajinan (craft), hingga pengembangan jaringan usaha. Para perajin juga diarahkan untuk menyesuaikan produk dengan kebutuhan pasar.
"Kita kolaborasi bareng-bareng. Mana yang bisa dibuat sendiri dan mana yang harus dikerjakan pihak luar. Kami juga mengarahkan perajin ke market yang sekarang banyak permintaannya," jelas Maharani.
Menurutnya, salah satu persoalan yang sering dihadapi UMKM bukan terletak pada kualitas produk, melainkan pemasaran.
"UMKM itu sering membuat produk bagus, tetapi bingung memasarkannya. Itu yang kita arahkan, bagaimana produk mereka bisa masuk ke pasar yang tepat," katanya.
Selain pemasaran, tantangan bahan baku juga menjadi perhatian. Salah satunya adalah kebutuhan benang untuk industri tekstil dan lurik.
Maharani menyebut sebagian bahan benang tersedia dari Bandung, sementara kapas sebagai bahan bakunya masih banyak bergantung pada impor karena kebutuhan jenis kapas tertentu belum sepenuhnya tersedia di dalam negeri.
Ia berharap ke depan pengembangan industri tekstil nasional dapat dilakukan dari sektor hulu, mulai dari budidaya kapas, pengolahan menjadi benang, hingga produksi kain.
"Padahal kapas terbaik itu dari Indonesia. Harapannya kita bisa membangun industri benang dari hulu. Menanam kapas dulu, kemudian menjadi benang, baru menjadi kain. Ini adalah nilai budaya Indonesia yang berbeda dengan industri lain dan memiliki potensi besar," tandasnya. (Siswanto).
Social Footer
Kontributor
Label
Social Media