Ketika Kekuasaan Kehilangan Malu, Hukum Datang Mengetuk Pintu. OTT Kuansing, Dugaan Jual Beli Jabatan Mengoyak Wibawa Pemerintahan

 

Rabu 1 Juli 2026

Kuantan Singingi (F86) – Ada ironi yang terus berulang di negeri ini. Jabatan yang seharusnya menjadi amanah justru kerap diperlakukan seperti barang dagangan. Bedanya hanya satu, "pasar biasa menjual kebutuhan, sementara pasar kekuasaan menjual masa depan rakyat."

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Amby, sebagai tersangka dalam dugaan suap terkait jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Bersama Suhardiman, KPK juga menetapkan Sekretaris Daerah Zulkarnain dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant, Ardiles sebagai tersangka.

Kalau dugaan KPK nantinya terbukti di pengadilan, maka publik patut bertanya, "apakah birokrasi sedang membangun pelayanan atau sedang menyusun daftar harga.?"

Sebab jika jabatan dapat diperdagangkan, maka kompetensi menjadi sekadar pajangan. Prestasi tidak lagi penting, integritas hanya menjadi hiasan pidato, dan rakyat kembali menjadi penonton yang membayar harga paling mahal dari sebuah kekuasaan yang kehilangan rasa malu.

Operasi Tangkap Tangan KPK di Kuantan Singingi dan Jakarta mengamankan sepuluh orang. Penyidik menyita dokumen elektronik, menelusuri transaksi keuangan, hingga menyegel sejumlah ruangan strategis, mulai dari ruang Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten I, Kepala Bagian Umum, sampai ruang Ketua DPRD Kuansing.

Segel KPK di pintu-pintu itu seolah menjadi tulisan paling jujur yang pernah menghiasi kantor pemerintahan: bahwa kekuasaan tanpa integritas selalu berakhir di bawah pengawasan hukum.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan adanya operasi penyelidikan tertutup di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi.

Kini proses hukum berjalan. Asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati, dan seluruh dugaan wajib dibuktikan di pengadilan.

Namun, satu hal yang sudah menjadi vonis publik adalah rusaknya kepercayaan. Kepercayaan tidak hilang karena rompi oranye, melainkan karena terlalu sering rakyat disuguhi kisah yang sama dengan aktor yang berbeda.

Barangkali inilah paradoks politik kita. Saat rakyat berharap lahir pemimpin yang membangun daerah, yang muncul justru dugaan bahwa ada yang sibuk membangun jaringan transaksi. Ketika masyarakat menunggu kebijakan, yang datang malah kabar operasi tangkap tangan.

Pada akhirnya, KPK bukan sedang menyegel pintu kantor. Yang sedang disegel adalah ilusi bahwa kekuasaan bisa dipakai sesuka hati tanpa suatu hari harus mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum.

Dan bagi publik, pertanyaannya kini sederhana, "berapa banyak lagi daerah yang masih menyimpan "pasar jabatan" yang belum sempat didatangi KPK..?" (Thonk).