Di Balik Angka APBD, Ada Amanah yang Sedang Dipertaruhkan "Ketika Paripurna Menjadi Ruang Menyemai Kepercayaan"

 

Inhil (F86) – Anggaran bukan sekadar deretan angka yang tersusun rapi di atas lembaran laporan. Di balik setiap rupiah, tersimpan harapan masyarakat, di balik setiap catatan evaluasi, ada amanah yang menuntut pertanggungjawaban. Dan didalam ruang Paripurna DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, Senin (6/7/2026), dialog antara eksekutif dan legislatif kembali menemukan maknanya.

Melalui Sekretaris Daerah, Tantawi Jauhari, Bupati Indragiri Hilir menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Jawaban itu tidak sekadar merespons kritik dan saran, tetapi juga menegaskan bahwa pemerintahan yang baik lahir dari kesediaan untuk mendengar sebelum mengambil langkah.

Pemerintah memandang setiap pandangan fraksi sebagai cermin yang memantulkan wajah penyelenggaraan pemerintahan. Ada pujian yang menjadi penyemangat, ada kritik yang menjadi pengingat, dan ada harapan yang menuntut untuk diwujudkan. Semua dirangkai menjadi bekal memperbaiki arah perjalanan pembangunan.

Di tengah berbagai evaluasi, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir kembali mengukir capaian dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk kesepuluh kalinya secara berturut-turut. Sebuah prestasi yang bukan untuk dirayakan dalam euforia semata, melainkan dijadikan pengingat bahwa kepercayaan publik harus terus dijaga dengan kerja nyata.

Pemerintah juga menegaskan ikhtiarnya memperkuat Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi pajak dan retribusi, digitalisasi pelayanan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta pemanfaatan aset daerah. Sementara itu, efisiensi belanja diarahkan bukan untuk mengurangi pengabdian, melainkan memastikan setiap anggaran menemukan jalan yang paling bermanfaat bagi masyarakat.

Langkah mempercepat tindak lanjut rekomendasi BPK, memperkuat koordinasi Dana Bagi Hasil, memperbarui data perpajakan, hingga menyempurnakan sistem administrasi berbasis digital menjadi bagian dari upaya merawat kepercayaan. Sebab pemerintahan yang kuat bukan hanya berdiri di atas kekuasaan, melainkan bertumpu pada akuntabilitas.

Menutup penyampaian tanggapan Bupati, Sekda Tantawi Jauhari mengajak seluruh unsur pemerintahan untuk terus merawat sinergi.

"Pembangunan bukanlah perjalanan yang dapat ditempuh sendirian. Ia adalah perahu yang akan sampai ke tujuan jika setiap tangan tetap mendayung ke arah yang sama, dengan masyarakat sebagai pelabuhan akhir dari setiap kebijakan,"ujarnya. (Thonk).