Polemik MTsN 2 Dibahas Terbuka, Ketua Komisi IV DPRD Inhil dan Ketua DPC PPWI Inhil, Tekankan Pendidikan untuk Semua Kalangan

 

Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait polemik di MTsN 2 Tembilahan. Ketua Komisi IV DPRD Inhil bersama jajaran, memimpin jalannya forum yang menghadirkan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir, Harun beserta jajaran, kepala sekolah MTsN 2 bersama majelis guru, organisasi masyarakat, hingga insan pers.

Inhil (F86) – Siang itu, pukul 14.30 Wib, ruang rapat Komisi IV DPRD Kabupaten Indragiri Hilir yang beralamat di Jalan Soebrantas tidak hanya dipenuhi pejabat, guru, dan awak media, ia dipenuhi kegelisahan, dan dipenuhi pertanyaan yang sejak lama berputar di tengah masyarakat, namun baru menemukan tempat untuk disampaikan secara terbuka.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait polemik di MTsN 2 Tembilahan akhirnya digelar. Ketua Komisi IV DPRD Inhil bersama jajaran, memimpin jalannya forum yang menghadirkan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hilir, Harun beserta jajaran, kepala sekolah MTsN 2 bersama majelis guru, organisasi masyarakat, hingga insan pers.

Di balik meja-meja rapat itu, suasana terasa lebih dari sekadar agenda formal pemerintahan. Ada suara masyarakat yang ingin didengar, ada harapan orang tua yang ingin dipastikan, dan ada masa depan anak-anak yang diam-diam sedang diperjuangkan.

Ketua PPWI Inhil, Rosmely, menjadi salah satu yang menyampaikan isi hati masyarakat. Dengan nada tenang namun penuh makna, ia mengapresiasi langkah DPRD Inhil yang akhirnya membuka ruang komunikasi setelah sekian lama persoalan berjalan di lorong yang sunyi.

“Terima kasih kepada Ketua Komisi IV atas waktu dan tempat yang diberikan. Rapat ini sangat penting, karena selama ini sulitnya berkomunikasi dengan kepala sekolah,” ujarnya di hadapan seluruh peserta rapat, Senin (25/05/2026).

Rosmely juga menegaskan bahwa persoalan pendidikan seharusnya tidak dibiarkan berlarut tanpa penyelesaian yang terbuka dan bijaksana. Menurutnya, masyarakat hanya menginginkan adanya kejelasan agar kepercayaan terhadap dunia pendidikan tetap terjaga.

“Kami hadir bukan untuk memperkeruh keadaan, tetapi ingin memastikan bahwa setiap persoalan di dunia pendidikan bisa diselesaikan secara terbuka dan bermartabat. Jangan sampai ada masyarakat yang merasa suaranya tidak didengar,” ungkapnya.

Ia menilai forum seperti RDP menjadi penting karena mampu mempertemukan semua pihak dalam satu ruang dialog yang sehat, tanpa saling menjatuhkan.

“Yang kita jaga ini bukan hanya nama lembaga, tetapi juga masa depan anak-anak kita. Karena pendidikan adalah pondasi utama daerah ini untuk melahirkan generasi yang baik,” tambah Rosmely.

Namun forum itu perlahan berubah menjadi lebih dalam dari sekadar pembahasan polemik sekolah. Ia menjelma menjadi percakapan tentang keadilan pendidikan.

Ketua Komisi IV DPRD Inhil, Wahyudin, menyoroti sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dinilai masih belum sepenuhnya menyentuh anak-anak di daerah pelosok. Baginya, pendidikan tidak boleh hanya ramah bagi mereka yang hidup dekat kota dan akrab dengan jaringan internet, sementara anak-anak di tepian negeri hanya menjadi penonton dari kejauhan.

“Perluasan terkait pendaftaran atau PPDB agar kiranya tidak hanya di wilayah perkotaan saja, dan tidak hanya secara online ada juga manual. Karena kita memikirkan bagaimana nasib anak-anak yang ada di daerah yang berprestasi,” katanya.

Kalimat itu menggema di ruang rapat seperti sebuah pengingat, "bahwa di balik data dan administrasi, ada anak-anak desa yang menyimpan mimpi besar di tengah keterbatasan informasi."

Kabupaten Indragiri Hilir bukan hanya tentang pusat kota. Dia adalah tentang desa-desa yang dipisahkan sungai, tentang perjalanan panjang menuju sekolah, dan tentang anak-anak yang harus berjuang lebih keras hanya untuk mendapatkan kesempatan yang sama.

“Masih banyak anak-anak kita yang berprestasi tidak mendapatkan informasi PPDB di sekolah MTsN 2,” lanjut Wahyudin.

Maka ia berharap adanya kerja sama antara sekolah, pemerintah kecamatan, desa, hingga lembaga pendidikan di pelosok agar informasi pendidikan tidak berhenti di pusat keramaian, tetapi sampai hingga ke ujung kampung tempat mimpi-mimpi kecil tumbuh dalam diam.

Sementara itu dari pihak Kementerian Agama Inhil, bersama sekolah memberikan penjelasan terperinci atas berbagai isu atau polemik yang selama ini berkembang di lapisan masyarakat luas. Mereka juga nantinya akan merubah sistem atau pola untuk pemberlakuan PPDB yang selama ini di terapkan, dan transparansi/keterbukaan terhadap anggaran dana bos. 

Dan di ruang rapat itu, untuk sesaat, semua pihak seperti diingatkan kembali bahwa sekolah seharusnya menjadi rumah bagi harapan, bukan tempat lahirnya jarak antara yang dekat dan yang tertinggal.

"Bahwasanya, pendidikan seharusnya menjadi cahaya yang menyala hingga ke sudut paling jauh Kabupaten Indragiri Hilir." (Thonk)