Pemerintah Desa Granting Gelar Pelatihan Pengelolaan Keuangan BUMDes

 

Pelatihan pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bagi para pengelola dan manajemen BUMDes, Jumat (22/5/2026), di aula Balai Desa Granting

Klaten (F86) – Pemerintah Desa Granting, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten menggelar pelatihan pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bagi para pengelola dan manajemen BUMDes, Jumat (22/5/2026), di aula Balai Desa Granting.

Kegiatan tersebut diikuti enam desa, di antaranya Desa Granting, Bakung, Kraguman, Pakahan, Wonoboyo, dan desa lainnya di wilayah Kecamatan Jogonalan. Pelatihan digelar sebagai upaya meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes agar mampu menjalankan tata kelola keuangan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Desa Granting Sri Kuncoro mengatakan pelatihan ini sangat penting guna meningkatkan kompetensi para pengelola BUMDes dalam mengelola amanah keuangan desa secara profesional dan bertanggung jawab.

“Pelatihan ini bertujuan agar pengelolaan keuangan BUMDes lebih tertib dan teratur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Sri Kuncoro.

Ia menjelaskan, BUMDes Desa Granting saat ini mengembangkan sejumlah unit usaha, di antaranya pengelolaan air PAM desa, usaha air minum isi ulang, serta program ketahanan pangan melalui penanaman 86 pohon alpukat.

Menurutnya, pihak desa sengaja tidak lagi fokus pada sektor peternakan karena mempertimbangkan pengalaman sebelumnya yang dinilai kurang berhasil.

“Dulu pernah ada program bantuan kambing dan budidaya lele kepada masyarakat, namun hasilnya kurang maksimal. Karena itu kami beralih ke sektor tanaman buah yang dinilai lebih potensial dan berkelanjutan,” jelasnya.

Sri Kuncoro berharap melalui pelatihan tersebut para pengelola BUMDes dapat semakin memahami pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

“Bukan hanya sekadar dikelola, tetapi seluruh penggunaan anggaran juga harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya.(Siswanto).