Inflasi Tembilahan Tertinggi di Riau April 2026, Pemkab Inhil Siapkan Langkah Pengendalian

 

Sekretaris KominfoPS Kabupaten Indragiri Hilir, Murni memberikan Paparan di kegiatan Press Release Berita Resmi Statistik (BRS) Inflasi yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Aula Kantor Bappeda Inhil, Senin (4/5/2026). 

Tembilahan (F86) - Alarm ekonomi di Kabupaten Indragiri Hilir resmi berbunyi keras. Kota Tembilahan tercatat sebagai daerah dengan inflasi tertinggi di Provinsi Riau pada April 2026, sebuah sinyal bahaya yang tak bisa lagi dipandang sebelah mata.

Mewakili Kepala Dinas Kominfo, Sekretaris KominfoPS Kabupaten Indragiri Hilir, Murni, hadir langsung dalam forum tersebut. Kehadirannya menegaskan bahwa komunikasi publik tak boleh lamban di tengah kondisi yang kian menuntut kejelasan dan kecepatan informasi.

Situasi ini mencuat dalam kegiatan Press Release Berita Resmi Statistik (BRS) Inflasi yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Aula Kantor Bappeda Inhil, Senin (4/5/2026). Forum ini bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan panggung peringatan bahwa tekanan ekonomi mulai dirasakan nyata oleh masyarakat.

Data yang dipaparkan Kepala BPS Indragiri Hilir, Zulyadi, memperlihatkan angka yang mencemaskan, inflasi tahunan (year-on-year) mencapai 3,61 persen, tertinggi di Riau. Meski secara bulanan terjadi deflasi 0,10 persen dan inflasi tahun kalender berada di angka 0,77 persen, tekanan harga tetap menjadi ancaman serius terhadap daya beli masyarakat.

"Ini bukan sekadar angka statistik, ini realitas yang dirasakan di pasar, di dapur rumah tangga, dan di kantong masyarakat. Kenaikan harga pada komoditas utama menjadi pemicu yang tak bisa diabaikan,"ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir kini dihadapkan pada tuntutan nyata, "Bergerak cepat, bertindak tegas, dan tidak terjebak pada pola kerja biasa." Pengendalian inflasi bukan lagi tugas sektoral, melainkan kerja kolektif lintas instansi, dunia usaha, hingga masyarakat.

Dalam rapat tersebut, berbagai langkah konkret dibahas untuk meredam lonjakan harga, terutama pada komoditas penyumbang inflasi. Namun pertanyaannya, "Seberapa cepat langkah itu dijalankan..?"

Pemkab Inhil menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas harga demi melindungi daya beli dan memastikan pertumbuhan ekonomi tetap berjalan. Namun publik kini menanti bukti nyata, bukan sekadar rencana di atas kertas.

Ke depan, kebijakan pengendalian inflasi dituntut lebih tajam, berbasis data, dan responsif terhadap dinamika lapangan. Sebab jika tidak, inflasi bukan hanya angka, ia bisa menjadi beban nyata yang menggerus kesejahteraan masyarakat secara perlahan namun pasti.(THONK).