![]() |
| Foto ilustrasi |
Opini
Selasa 12 Mei 2026
TEMBILAHAN (F86)— Di sebuah ruang pertemuan yang dipenuhi kursi-kursi dan wajah para orang tua, kata “kesepakatan” kembali diucapkan dengan begitu meyakinkan. Ia meluncur dari meja-meja kehormatan, dari suara yang terbiasa memegang keputusan, lalu menggantung di udara seperti janji yang sulit disentuh.
Kepala Satuan MTsN 02 Inhil, Sri Mulyati, menyampaikan bahwa seluruh biaya pendidikan telah lahir dari kesepakatan bersama antara sekolah, komite, dan wali murid. Di samping itu, Komite Madrasah yang dipimpin H. Raja Darwis berdiri sebagai jembatan yang disebut menyatukan suara semua pihak.
Namun di balik tepuk formalitas dan daftar rincian biaya yang dibacakan, tersimpan kegelisahan yang perlahan tumbuh di dada para orang tua.
Sebagian wali murid mengaku hadir, tetapi tidak benar-benar dilibatkan. Mereka datang sebagai pendengar, bukan penentu. Duduk rapi dalam barisan panjang, menyimak angka demi angka yang telah tersusun, sementara ruang untuk bertanya terasa sempit, dan kesempatan untuk menolak seolah terlalu jauh untuk dijangkau.
Dari sekitar 420 wali murid, hampir seratus di antaranya disebut tidak pernah merasa ada kata mufakat yang benar-benar lahir dari suara bersama. Mereka hanya mengenal keputusan sebagai sesuatu yang datang dari depan meja, lalu harus diterima dengan diam.
Di negeri yang menjadikan musyawarah sebagai akar budaya, pertanyaan itu kembali tumbuh seperti hujan yang tak selesai jatuh, "Apakah semua ini benar-benar kesepakatan, atau hanya kebiasaan lama yang diberi nama baru..?"
Sebab kata “bersama” sejatinya bukan sekadar hadir dalam ruangan yang sama. Ia adalah tentang didengar, dipertimbangkan, dan dihargai. Tanpa itu, musyawarah hanyalah upacara sunyi tempat sebagian orang berbicara, sementara yang lain belajar menelan keberatan sendirian.
Polemik di MTsN 02 Inhil kini bukan lagi sekadar soal angka dan biaya. Ia telah berubah menjadi cermin tentang bagaimana suara masyarakat ditempatkan dalam dunia pendidikan. Tentang apakah wali murid dipandang sebagai mitra yang sejajar, atau hanya pelengkap dalam lembar absensi rapat tahunan.
Dan ketika pertanyaan itu terus bergema dari tahun ke tahun, masyarakat pun mulai bertanya lebih dalam, sampai kapan kata “kesepakatan bersama” akan menjadi kalimat yang diucapkan berulang-ulang, sementara banyak hati di dalam ruangan merasa tak pernah benar-benar diajak bicara.(Thonk).

Social Footer
Kontributor
Label
Social Media