Tembilahan (F86) – Besarnya dana yang dikelola MTsN 2 Indragiri Hilir mulai menjadi sorotan publik. Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit, muncul pertanyaan keras dari berbagai kalangan, "ke mana sebenarnya arah pengelolaan anggaran pendidikan jika wali murid masih harus dibebani biaya masuk yang tinggi..?".
Data yang beredar menyebutkan, pada tahun 2022 MTsN 2 Inhil telah mendapatkan pembangunan gedung baru senilai sekitar Rp2,6 miliar dari APBN. Artinya, negara melalui Kementerian Agama sudah menggelontorkan anggaran besar untuk mendukung fasilitas sekolah tersebut.
Tak hanya itu, setiap tahun madrasah ini juga menerima Dana BOS dengan angka fantastis. Sejak 2021, dana yang dikelola disebut hampir mencapai Rp1 miliar hingga lebih dari Rp1 miliar per tahun. Untuk tahun 2026 saja, Dana BOS MTsN 2 Inhil diperkirakan mencapai sekitar Rp1,3 miliar.
Namun yang menjadi perhatian masyarakat bukan hanya soal Dana BOS. Tahun ajaran baru 2026, penerimaan siswa baru diperkirakan mencapai sekitar 420 orang. Jika dikalikan biaya masuk sekitar Rp2,3 juta per siswa, maka ada potensi dana segar hampir Rp1 miliar masuk ke sekolah tersebut hanya dari penerimaan siswa baru.
Jika ditotal secara kasar, sepanjang tahun 2026 MTsN 2 Inhil diperkirakan mengelola dana lebih dari Rp2,2 miliar. Angka yang tentu tidak kecil untuk ukuran lembaga pendidikan negeri berbasis madrasah.
Situasi ini memunculkan tuntutan publik agar pengelolaan anggaran dilakukan secara terbuka dan transparan. Masyarakat mulai mempertanyakan, apakah dana miliaran rupiah itu sudah benar-benar dimaksimalkan untuk kepentingan pendidikan dan meringankan beban wali murid.
“Kalau negara sudah menggelontorkan anggaran besar, jangan sampai rakyat masih merasa pendidikan menjadi beban berat,” ujar salah satu wali murid yang enggan disebutkan namanya dengan suara lirih.
Publik menilai pengawasan terhadap dunia pendidikan bukan tindakan mencari-cari kesalahan, melainkan bentuk kepedulian agar dana negara digunakan sesuai fungsi dan aturan. Sebab Dana BOS maupun bantuan pembangunan berasal dari uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka.
Kini masyarakat berharap pihak sekolah dan instansi terkait tidak alergi terhadap kritik dan pengawasan publik. Sebaliknya, keterbukaan dianggap menjadi langkah penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap dunia pendidikan.(Thonk).
Social Footer
Kontributor
Label
Social Media