Warga Jalan Karya Bersama Parit 16 Jalan Profesor M. Yamin menambal jalan berlubang dengan uang dari kantong pribadi, setelah satu dekade lebih jalan dibiarkan rusak tanpa sentuhan pemerintah, Selasa (14/4/2026).

Tembilahan Hilir (F86) — Kesabaran warga Jalan Karya Bersama Parit 16 Jalan Profesor M. Yamin akhirnya pecah. Setelah satu dekade lebih jalan dibiarkan rusak tanpa sentuhan pemerintah, masyarakat terpaksa turun tangan sendiri, menambal lubang demi keselamatan mereka dengan uang dari kantong pribadi. Selasa (14/4/2026).

Di tengah kondisi jalan yang semakin memprihatinkan, warga Kelurahan Tembilahan Hilir ini tak lagi menunggu janji. Mereka bergerak dengan gotong royong yang masih tersisa, terkumpul dana sekitar Rp 2 juta untuk menutup lubang-lubang yang selama ini menjadi ancaman nyata bagi pengguna jalan.

Ironisnya, di tengah gembar-gembor pembangunan di berbagai sektor, warga di Parit 16 justru harus “berjuang sendiri” untuk sekadar mendapatkan jalan yang layak.

Ketua RT setempat, Dedi, dengan nada tegas menyampaikan kekecewaannya.

“Kami tidak ingin terus menunggu tanpa kepastian. Jalan ini sudah sangat mengganggu aktivitas warga. Dana Rp2 juta ini murni dari swadaya masyarakat, untuk tambal sulam saja,” tegas Dedi.

Lebih mengejutkan lagi, ini bukan kali pertama warga harus bertindak sendiri. Selama sekitar 10 tahun, tak ada bantuan perbaikan yang menyentuh wilayah tersebut. Bahkan, aksi tambal jalan ini sudah dilakukan tiga kali oleh warga secara mandiri.

“Sudah 10 tahun kami tidak pernah dapat bantuan. Ini yang ketiga kalinya kami perbaiki jalan sendiri. Sampai kapan masyarakat harus jadi ‘tukang’ untuk infrastruktur yang seharusnya jadi tanggung jawab pemerintah..?,” sindirnya tajam.

Aksi ini menjadi tamparan keras bagi pihak-pihak terkait. Di satu sisi, masyarakat menunjukkan solidaritas dan kepedulian yang luar biasa. Namun di sisi lain, kondisi ini membuka fakta pahit: akses dasar seperti jalan masih belum menjadi prioritas nyata di lapangan.

Warga Parit 16 tidak meminta lebih, mereka hanya ingin hak dasar mereka dipenuhi. Jalan yang layak bukan kemewahan, melainkan kebutuhan. Kini, pertanyaannya sederhana namun menggugah, "Jika warga sudah bergerak sendiri, lalu dimana peran pemerintah...?". (THONK).