Indragiri Hilir, Riau (F86) — Tekanan publik yang terus membesar akhirnya memaksa Kepala Desa Belantaraya, Hasbullah, S.H., mengambil sikap. Dalam sebuah pernyataan resmi, ia menyatakan kesiapan untuk mengundurkan diri dari jabatannya, sebuah langkah yang dinilai sebagai respons atas derasnya tuntutan masyarakat yang sudah lama memuncak.
Dokumen bertajuk “Pernyataan Kesiapan Pemberhentian Kepala Desa” yang ditandatangani pada Rabu (15/04/2026) di Desa Belantaraya, Kecamatan Gaung, menjadi penanda bahwa krisis kepercayaan terhadap kepemimpinan desa tak lagi bisa diabaikan.
Dalam pernyataan tersebut, Hasbullah menegaskan empat poin krusial:
1. Siap diberhentikan dari jabatan sebagai Kepala Desa Belantaraya.
2. Bersedia mengikuti seluruh proses hukum yang berlaku.
3. Tidak akan melakukan upaya yang bertentangan dengan hukum.
4. Menyatakan keputusan diambil tanpa tekanan dari pihak manapun.
Namun di tengah pernyataan itu, publik justru mempertanyakan, "apakah ini benar-benar langkah tanggung jawab, atau sekadar respons atas tekanan yang tak lagi terbendung..?.
Keputusan ini muncul di tengah sorotan tajam masyarakat, khususnya terkait polemik sengketa lahan yang hingga kini belum menemukan penyelesaian jelas. Konflik yang berlarut-larut tersebut telah memicu keresahan luas dan menjadi simbol lemahnya penyelesaian persoalan di tingkat desa.
Sejumlah tokoh masyarakat menilai, pengunduran diri bukanlah akhir dari persoalan.
“Mundur saja tidak cukup, yang kami tuntut adalah penyelesaian nyata, terutama soal sengketa lahan yang sudah terlalu lama menggantung,” tegas salah satu perwakilan masyarakat.
Langkah Hasbullah disebut sebagai pintu masuk menuju penyelesaian konflik, namun sekaligus menjadi ujian besar bagi komitmen penegakan hukum dan keadilan.
Publik kini menanti, apakah proses ini akan berjalan transparan dan tuntas, atau justru kembali terjebak dalam pola lama: tarik-ulur tanpa kepastian.
Situasi ini juga menyeret perhatian ke Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Desakan agar pemerintah tidak tinggal diam semakin menguat. Intervensi tegas dan cepat dinilai menjadi kunci untuk mencegah konflik yang lebih luas.
Jika tidak segera ditangani, kondisi ini berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan secara keseluruhan.
Pernyataan pengunduran diri ini mungkin menjadi langkah awal, tetapi bagi masyarakat Belantaraya, yang dibutuhkan bukan sekadar pernyataan, melainkan tindakan nyata.
Kini sorotan tertuju pada semua pihak, "apakah ini akan menjadi titik balik menuju keadilan, atau hanya episode lain dari krisis yang tak kunjung usai". (THONK).
Social Footer
Kontributor
Label
Social Media