PEKANBARU (F86) - Dinamika internal yang tak lagi bisa ditutup-tutupi akhirnya memaksa Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Keluarga Jawa Riau (IKJR) mengambil langkah tegas. Lewat Surat Keputusan Nomor: 08/KPTS/DPP-IKJR/III/2026, Caretaker DPP IKJR resmi “turun gunung” dan menetapkan kepengurusan baru Dewan Pimpinan Daerah (DPD) IKJR Kabupaten Indragiri Hilir. Kamis (16/4/2026).
Langkah ini bukan sekadar formalitas organisasi, ini adalah sinyal keras, "IKJR Inhil harus berbenah, sekarang juga. Dalam keputusan yang ditetapkan di Pekanbaru pada 26 Maret 2026, tongkat komando diserahkan kepada:
1. Ketua: Ahmad Mulyadi
2. Sekretaris: Subari
3. Bendahara: Toto Isanto
Penunjukan ini diyakini sebagai upaya “reset” organisasi agar kembali solid dan tidak kehilangan arah di tengah tantangan zaman.
Penyerahan Surat Keputusan dilakukan langsung oleh Ketua Caretaker DPP IKJR, Suryadi Khusaini, yang diwakili oleh Gigih Krisnanto di Pekanbaru.
Dalam pernyataannya, Gigih menegaskan bahwa mandat ini bukan sekadar jabatan, melainkan ujian kepemimpinan.
“Ini bukan seremoni, ini peringatan. IKJR Inhil tidak boleh stagnan. Kepengurusan baru harus bergerak cepat, merangkul semua elemen, dan membuktikan bahwa organisasi ini masih relevan dan punya daya tawar di tengah masyarakat,” tegas Gigih Krisnanto.
Ia juga menambahkan bahwa waktu tiga bulan yang diberikan bukanlah waktu santai, melainkan deadline untuk membuktikan kerja nyata.
Ketua DPD IKJR Inhil yang baru, Ahmad Mulyadi, menyambut mandat tersebut dengan nada tegas dan penuh tantangan.
“Kami tidak datang untuk duduk manis, ini saatnya IKJR Inhil bangkit dan kembali menjadi kekuatan sosial yang diperhitungkan. Kami akan susun struktur yang solid dan langsung bekerja menyentuh masyarakat. Tidak ada lagi ruang untuk setengah-setengah,” ujar Mulyadi.
Ia juga menegaskan bahwa kepengurusan yang akan dibentuk nantinya harus inklusif, progresif, dan berani keluar dari zona nyaman.
Di balik keputusan ini, tersirat pesan kuat dari DPP IKJR, "nilai guyub rukun tidak boleh hanya jadi jargon".
Organisasi dituntut hadir nyata, bukan sekadar nama, tapi kekuatan yang bisa dirasakan masyarakat.
“Kalau tidak bisa memberi manfaat, lebih baik dibenahi atau ditinggalkan. IKJR harus jadi solusi, bukan beban,” menjadi semangat yang digaungkan dalam konsolidasi tersebut.
Dengan kepengurusan baru ini, IKJR diharapkan kembali menjadi mitra strategis pemerintah daerah sekaligus motor penggerak masyarakat Jawa di Indragiri Hilir. (THONK).
Social Footer
Kontributor
Label
Social Media