Efisiensi atau Ilusi..?. "WFH ASN Menguji Ketangguhan Birokrasi Daerah”

Indragiri Hilir (F86) – Kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sudah resmi berjalan sejak 1 April 2026. Pemerintah pusat tampak begitu percaya diri, "efisiensi tercapai, BBM hemat, digitalisasi melesat".

Namun, di Kabupaten Indragiri Hilir, ceritanya sedikit berbeda, atau mungkin terlalu “fleksibel”.

Alih-alih langsung tancap gas, pemerintah daerah justru masih berkutat pada satu hal mendasar, "bagaimana sebenarnya WFH itu dijalankan..?".

Sekretaris Daerah Inhil, Tantawi, dengan santai menjawab singkat saat dikonfirmasi, “Masih didiskusikan.”

Sebuah jawaban yang terdengar sederhana, tapi cukup untuk menggambarkan situasi, "kebijakan sudah berlaku, tapi petunjuk pelaksanaannya masih dalam perjalanan".

Yang lebih menarik, hingga saat ini belum ada standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur bagaimana pelayanan publik tetap berjalan saat ASN bekerja dari rumah.

Belum jelas siapa bertugas di mana, bagaimana sistem digital berjalan, atau siapa yang harus tetap berjaga di kantor. Tapi tidak apa-apa, mungkin ini bagian dari konsep “fleksibilitas”, atau mungkin juga, ini cara baru menguji kesabaran masyarakat.

“Nanti akan dievaluasi,” kata Tantawi.

Tentu saja, karena dalam beberapa kebijakan, praktik tampaknya lebih dulu berjalan, aturan bisa menyusul kemudian.

Di tengah belum jelasnya sistem, pemerintah daerah justru sudah mengantisipasi hal yang paling ditakuti, ASN Salah paham, “WFH bukan liburan, jangan keluyuran,” tegasnya.

Meski demikian, publik mungkin bertanya-tanya, "kalau sistem kerjanya saja belum jelas, bagaimana mengukur siapa yang benar-benar bekerja dan siapa yang “keluyuran”.

Di sisi lain, masyarakat tetap membutuhkan pelayanan. Tidak semua urusan bisa ditunda, tidak semua wilayah siap dengan layanan digital, dan tidak semua orang punya akses yang memadai.

Namun dengan kondisi saat ini, sepertinya masyarakat diminta untuk sedikit lebih sabar, atau mungkin lebih tepatnya, lebih memahami.

Karena di balik semangat efisiensi, ada proses penyesuaian yang masih berjalan.

WFH sejatinya adalah langkah maju. Tapi tanpa kesiapan yang matang, ia bisa berubah menjadi sekadar slogan modern tanpa fondasi kuat.

Kini, pertanyaannya sederhana, "apakah ini benar-benar transformasi birokrasi, atau sekadar perubahan lokasi kerja tanpa perubahan sistem".

Yang jelas, publik di Indragiri Hilir masih menunggu, bukan hanya kebijakan, tapi kepastian. Karena pelayanan publik, berbeda dengan rapat, tidak bisa “menyusul nanti”.(Thonk).

Sumber: detikriau.id