Alpukat Mentah untuk Anak Sekolah, "Bukti Nyata Gagalnya Pengawasan MBG"

 

Foto ilustrasi 

Indragiri Hilir (F86) – Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya menjadi simbol kehadiran negara dalam menjamin masa depan generasi muda, kini justru menuai sorotan tajam. Pembagian alpukat mentah di SDN 008 Tembilahan Hulu bukan sekadar kekeliruan kecil, ini adalah tamparan keras bagi komitmen pemenuhan gizi anak.

PW MOI Indragiri Hilir angkat suara dengan nada lantang. Mereka menilai, apa yang terjadi bukan hanya persoalan teknis, melainkan bentuk nyata dari kelalaian yang tidak bisa ditoleransi. Gizi tidak bisa diwakili oleh bahan pangan yang bahkan belum layak dimakan.

“Ini bukan sekadar soal distribusi, ini soal hak anak yang diabaikan. Kalau buah yang diberikan belum bisa dikonsumsi, itu sama saja negara tidak memberi apa-apa,” tegas Agus, Rabu (29/4/2026).

Pernyataan ini menjadi pukulan telak bagi pelaksana program. PW MOI Inhil menilai, ada kecenderungan berbahaya, "program dijalankan hanya untuk memenuhi laporan, bukan untuk memastikan manfaat nyata di lapangan. Angka distribusi mungkin terlihat rapi di atas kertas, tetapi realitas di sekolah berbicara sebaliknya".

“Jangan bungkus kegagalan dengan data administratif. Anak-anak tidak makan laporan, mereka butuh asupan nyata. Kalau kualitas bahan diabaikan, maka ini bukan program gizi, ini ilusi kebijakan,” lanjutnya dengan nada tajam.

PW MOI Inhil menyoroti lemahnya kontrol kualitas dalam rantai distribusi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Mereka menyebut kejadian ini sebagai indikasi adanya kelonggaran serius dalam pengawasan, yang berpotensi merugikan ribuan siswa jika tidak segera dibenahi.

“Ini alarm keras. Kalau hari ini alpukat mentah, besok apa lagi..? Negara tidak boleh bermain-main dengan urusan gizi anak,” kritiknya.

PW MOI Inhil pun mendesak transparansi total dari pihak SPPG, mulai dari standar kelayakan bahan, proses verifikasi, hingga mekanisme tanggung jawab jika terjadi kelalaian. Mereka juga menuntut audit menyeluruh agar tidak ada lagi praktik asal salur tanpa memastikan kualitas.

“Program ini bukan panggung pencitraan, ini menyangkut masa depan generasi. Kalau pelaksanaannya setengah hati, lebih baik dievaluasi total daripada terus merugikan anak-anak,” tutupnya.

Kini, publik menunggu, apakah ini akan berakhir sebagai sekadar polemik sesaat, atau menjadi titik balik pembenahan serius. Yang jelas, satu hal tak bisa dibantah, "gizi anak tidak boleh dikompromikan, apalagi dipermainkan". (THONK).