10 Tahun Jalan Rusak Dibiarkan, Warga Tembilahan Hilir Perbaiki Sendiri: Pemerintah Kemana?

 

Foto warga RT. 03 RW. 10, Lorong Karya Bersama Jalan Profesor M. Yamin Parit 16 Kelurahan Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, sedang bergotong royong menambal jalan yang rusak 

Riau (F86) – Tidak perlu lagi bahasa halus. Fakta di lapangan berbicara tegas, "PEMERINTAH DAERAH GAGAL MENJALANKAN TUGASNYA".

Selama satu dekade, warga RT. 03 RW. 10, Lorong Karya Bersama Jalan Profesor M. Yamin Parit 16 Kelurahan Tembilahan Hilir, Kabupaten Indragiri Hilir, dibiarkan rusak tanpa penanganan serius.

Sepuluh tahun bukan waktu yang singkat, ini cukup untuk menilai bahwa yang terjadi bukan keterlambatan, melainkan kelalaian yang dibiarkan berlarut-larut.

Pada hari selasa (14/04/2026), warga akhirnya turun tangan dengan uang sendiri, mereka membeli material, mencampur semen, dan menutup lubang jalan secara manual. Tanpa proyek, tanpa bantuan, dan tanpa kehadiran pemerintah.

"Ini bukan gotong royong, ini pengambilalihan paksa peran negara oleh rakyat".

Ketua RT setempat, Dedi, angkat bicara dengan nada tegas. Ia menyebut kondisi ini sudah terlalu lama dibiarkan tanpa solusi nyata dari pemerintah.

“Sudah 10 tahun kami menunggu, tidak pernah ada bantuan untuk perbaikan jalan di sini. Akhirnya warga sepakat swadaya, kumpul dana sekitar dua juta rupiah, itu pun hanya cukup untuk tambal-tambal seadanya,” tegas Dedi. Rabu (15/04/2026). 

Ia juga menyinggung pola lama yang terus berulang setiap menjelang kontestasi politik.

“Kalau menjelang Pileg dan Pilkada, banyak yang datang. Janji perbaikan ini itu, tapi setelah terpilih, tidak pernah ada realisasi. Warga jadi apatis karena merasa hanya dimanfaatkan,” tambahnya.

Pernyataan itu mempertegas kekecewaan yang selama ini terpendam. Bukan hanya soal jalan rusak, tapi soal kepercayaan yang terus terkikis.

Pertanyaan mendasar kini tak bisa lagi dihindari, "ke mana pemerintah selama 10 tahun ini..?.

Anggaran infrastruktur setiap tahun disahkan, pajak masyarakat tetap dipungut, namun hasilnya nihil di lapangan. Jalan rusak tetap dibiarkan, seolah bukan tanggung jawab siapa pun.

"Ini bukan sekadar kegagalan teknis, ini kegagalan moral dalam memimpin," ujar dedi menambahi.

Pemerintah seharusnya hadir memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Jalan yang layak bukan proyek mewah, ini kebutuhan paling mendasar. Ketika hal sesederhana ini saja tak mampu diwujudkan, maka wajar publik mempertanyakan kapasitas dan keberpihakan pemerintah.

Peristiwa di Lorong Karya Bersama membuka satu realitas pahit, "pemerintah tidak hadir saat rakyat membutuhkan, tetapi selalu hadir saat membutuhkan rakyat.

Hingga kini, perbaikan jalan masih dilakukan secara bertahap oleh warga dengan dana seadanya. Mereka bekerja tanpa dukungan, tanpa kepastian, dan dari jalan yang mereka bangun sendiri itu, muncul satu pesan keras, "jika pemerintah terus gagal menjalankan fungsinya, maka rakyat tidak akan tinggal diam, mereka akan bergerak, dengan atau tanpa negara. (THONK).