Sidang Perdana Gubernur Riau Nonaktif Jadi Ujian Integritas Hukum, Abdul Wahid Soroti Transparansi Narasi OTT

Gubernur Riau Non Aktif Abdul Wahid saat dimintai keterangan oleh awak media usai menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Kamis (26/3/2026). 

Pekanbaru (F86) — Sidang perdana gubernur Riau nonaktif di Pengadilan Negeri Pekanbaru pada Kamis (26/3/2026), menjadi momentum penting dalam menguji komitmen penegakan hukum yang berintegritas, transparan, dan berkeadilan di Indonesia.

Sejak pagi hari, suasana di lingkungan pengadilan tampak berbeda dari biasanya. Aparat keamanan disiagakan di berbagai titik strategis guna memastikan proses persidangan berjalan tertib, aman, dan kondusif. Tingginya perhatian publik terhadap perkara ini mencerminkan besarnya harapan masyarakat terhadap tegaknya supremasi hukum tanpa pandang bulu.

Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan ini menjadi pintu awal dalam mengurai konstruksi perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Majelis hakim dijadwalkan mendengarkan secara utuh uraian dakwaan dari jaksa penuntut umum sebelum memasuki tahapan persidangan berikutnya.

Di tengah dinamika tersebut, Abdul Wahid menyampaikan pandangannya dengan menekankan pentingnya menjaga marwah penegakan hukum melalui keterbukaan informasi yang utuh dan akuntabel. Ia menyoroti adanya sejumlah kejanggalan dalam narasi operasi tangkap tangan (OTT) yang berkembang di ruang publik.

Menurutnya, perbedaan atau ketidaksinkronan informasi berpotensi menimbulkan bias persepsi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, ia mendorong adanya klarifikasi yang komprehensif dari pihak terkait.

“Saya melihat ada beberapa kejanggalan dalam narasi OTT yang disampaikan. Ini penting untuk dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan spekulasi serta menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.

Lebih lanjut, Abdul Wahid menegaskan bahwa pemberantasan korupsi merupakan agenda strategis negara yang harus dijalankan dengan menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, transparansi, serta keadilan hukum.

Ia juga menilai bahwa proses persidangan yang tengah berjalan harus menjadi ruang objektif untuk menguji seluruh fakta secara profesional dan terbuka.

“Saya mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Biarkan fakta-fakta hukum diuji secara terang di persidangan,” tambahnya.

Dengan dimulainya sidang ini, publik berharap proses hukum tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga mampu menghadirkan rasa keadilan substantif. Ke depan, perkembangan persidangan ini diperkirakan akan terus menjadi perhatian luas sebagai bagian dari upaya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. (Thonk).