Indragiri Hilir (F86) – Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) menegaskan sikap tegas dalam mengawal pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Pengawasan diperketat, pendampingan diperkuat tanpa kompromi terhadap penyimpangan.
Kepala Dinas PMD Inhil, Yuliargo, memberikan peringatan jelas kepada seluruh pemerintah desa agar tidak main-main dalam penggunaan anggaran.
“Kami apresiasi desa yang sudah mengajukan pencairan. Itu bukti kesiapan administrasi. Tapi ingat, setelah dana cair, penggunaannya wajib sesuai aturan dan perencanaan. Tidak boleh melenceng,” tegas Yuliargo, Selasa (17/3/2026).
Ia menekankan, dana desa bukan sekadar anggaran, melainkan amanah yang harus berdampak langsung kepada masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas adalah harga mati.
“Dana desa harus dirasakan masyarakat. Fokus pada pembangunan prioritas, pemberdayaan ekonomi, dan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan warga. Jangan ada celah untuk penyimpangan,” ujarnya lugas.
Dinas PMD, lanjutnya, akan terus bersinergi dengan aparat pengawasan dan instansi terkait untuk memastikan setiap rupiah digunakan secara tepat.
“Kami tidak hanya mengawasi, tapi juga mendampingi. Dari perencanaan hingga pelaporan. Tujuannya satu, desa maju, masyarakat sejahtera,” tutupnya.(Thonk).
Social Footer
Kontributor
Label
Social Media