Bahas LKPJ 2025, DPRD Inhil Dorong Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2026 pada hari Senin 30/03/2026

Tembilahan (F86)— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Rapat Paripurna ke-4 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2026 pada hari Senin 30/03/2026 dengan penuh khidmat dan nuansa kebersamaan. 

Agenda utama rapat ini mencakup penyampaian pidato pengantar Bupati Indragiri Hilir terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 serta pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis.

Rapat yang berlangsung di ruang paripurna DPRD Inhil tersebut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para anggota dewan, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sebagai wujud komitmen kolektif dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Dalam pidatonya, Bupati Indragiri Hilir, H. Herman, menegaskan bahwa penyampaian LKPJ bukan sekadar kewajiban konstitusional, melainkan bagian dari komitmen moral pemerintah daerah kepada rakyat.

“LKPJ ini adalah cerminan dari kerja bersama yang telah kita lakukan sepanjang tahun 2025. Kami menyadari bahwa masih terdapat berbagai tantangan, namun melalui semangat kolaborasi dan evaluasi yang konstruktif, kami optimistis mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar Bupati Herman.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Ranperda yang diajukan, termasuk terkait pengelolaan barang milik daerah, merupakan langkah strategis dalam memperkuat fondasi pembangunan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan publik.

Sementara itu, Ketua DPRD Inhil, Iwan Taruna, dalam pernyataannya menegaskan bahwa DPRD akan menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi secara optimal dan berimbang.

“Rapat paripurna ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan ruang konstitusional untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat. DPRD akan mengkaji secara mendalam LKPJ Bupati serta Ranperda yang diajukan, guna memastikan arah pembangunan daerah tetap berada pada rel yang tepat,” tegas Iwan Taruna.

Ia juga menambahkan bahwa sinergi antara legislatif dan eksekutif merupakan kunci utama dalam mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Indragiri Hilir.

Pada agenda lainnya, Komisi IV DPRD Inhil turut menyampaikan penjelasan terhadap Ranperda inisiatif mengenai Pendidikan Karakter Baca Tulis Al-Qur’an, sebagai bagian dari upaya membangun generasi yang berakhlak dan berdaya saing.

Rapat paripurna ini diharapkan menjadi titik penguatan komitmen bersama antara seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan Indragiri Hilir yang maju, bermarwah, dan berkelanjutan.(Thonk).