Warga Natah Desak Transparansi BUMDes, Pertanyakan Aset Dana Desa Sejak 2017

Foto Kantor Kalurahan Natah, Nglipar, Gunungkidul, DIY

Gunungkidul (F86) - Sejumlah warga masyarakat yang tergabung dalam Forum Peduli Masyarakat Natah Bersatu dan Pospera Gunungkidul melakukan audensi dengan Pemerintah Kalurahan Natah, Nglipar, Gunungkidul, D.I.Yogyakarta, Kamis, (5/2/2026). Mereka menuntut transparansi BUMDes sejak tahun 2017 yang teralokasikan dari Dana Desa sebagai penyertaan modal.

‎Koordinator Forum Peduli Masyarakat Natah Bersatu, Suharsono menyampaikan rasa kekecewaannya terhadap kinerja pemerintah kalurahan. Ia menegaskan bahwa penyampaian laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) tidak cukup untuk menjawab pertanyaan publik jika tidak disertai dengan bukti - bukti fisik maupun administrasi.

‎“Kami sebagai warga masyarakat datang ke balai kalurahan bukan untuk melihat angka-angka diatas kertas. Dana Desa itu uang rakyat. Dari tahun 2017 sampai sekarang, uang itu menjadi apa? Mana asetnya? Mana usahanya? Kalau hanya SPJ, siapa pun bisa membuat,” tegas Suharsono selesai audiensi.

‎Menurutnya, sejumlah dana desa yang digelontorkan ke BUMDes Natah selama beberapa tahun seharusnya sudah menghasilkan aset, sejumlah usaha, atau manfaat yang jelas bagi warga di sektor ekonomi. Akan tetapi, fakta dilapangan sampai dengan saat ini  tidak pernah diperlihatkan bukti fisik atas penggunaan dana tersebut.

‎“Kami menanyakan dimana aset kalurahan yang bisa dilihat maupun dicek. Namun pihak kalurahan hanya menjawab secara administrasi. Ini bukan transparansi, ini sekadar formalitas,” ungkapnya.

‎Lemahnya akuntabilitas publik dalam pengelolaan keuangan desa menjadi kritik warga. Suharsono menilai laporan secara tertulis tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapangan.

‎“Jangan sampai dana desa hanya berputar dilaporan meja, sementara di lapangan nihil. Kalau memang ada aset dan usaha BUMDes, seharusnya mudah ditunjukkan secara terbuka,” ujarnya.

‎Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya sudah pernah menyampaikan pertanyaan serupa kepada Pemerintah Kalurahan Natah dan Badan Musyawarah Kalurahan (Bamuskal), tapi belum  mendapatkan jawaban yang memuaskan.

‎“Kami sudah menanyakan ini sebelumnya, termasuk ke Bamuskal. Akan tetapi jawabannya terkesan saling menutupi,” kata Suharsono.

‎Pihak Pemerintah Kalurahan Natah tetap berpegang pada klaim bahwa pelaporan penggunaan dana desa telah dilakukan sesuai prosedur dan regulasi. Namun bagi warga, kepatuhan administratif tidak dapat dijadikan pembenaran jika tidak disertai keterbukaan atas aset dan hasil pengelolaan BUMDes.

‎Dalam udiensi tersebut belum menemukan titik temu, Forum Peduli Masyarakat Natah Bersatu secara resmi mendesak pemerintah kalurahan untuk diadakan audiensi lanjutan terkait dengan pengelolaan dan penggunaan anggaran BUMDes secara transparan.

‎“Kami meminta audiensi lanjutan yang betul - betul transparan, harapannya kalurahan bisa menunjukan aset - aset secara fisik.” pungkas Suharsono. (Zull).