![]() |
| Foto Ilustrasi penyelewengan dana warga dan anggaran Kalurahan Selang, Wonosari, Gunungkidul |
Gunungkidul (F86) - Salah satu pamong kalurahan inisial TH yang menjabat sebagai Jogoboyo tengah menjadi sorotan. Permasalahan itu mencuat disebabkan oleh pengabaian tugas dan fungsi pokok sebagai Jogoboyo serta indikasi penyelewengan dana warga dan anggaran dana Kalurahan.
Keluhan tersebut disampaikan oleh DW, warga Padukuhan Mokol, Selang, Wonosari kepada awak media, ia menyatakan keprihatinannya atas sikap Jogoboyo yang dinilai tidak profesional dan terkesan mengesampingkan kewajibannya sebagai pelayan publik.
"Saya melihat ada degradasi kinerja yang sangat mencolok. Fungsi-fungsi koordinasi keamanan dan pelayanan kepada masyarakat seolah tidak berjalan. Jogoboyo terkesan lebih mementingkan urusan pribadi dari pada tugas dan fungsinya di kalurahan," ujar DW kepada awak media, Rabu (18/2/2026).
Dugaan Penyelewengan Dana 'Lele' dan Hutang Warga
Tak berhenti pada persoalan kinerja saja, DW menyampaikan fakta mengejutkan mengenai adanya uang milik Kelompok Usaha Mandiri (KUM) di unit usaha peternakan lele yang diduga dibawa oleh oknum Jogoboyo tersebut. Dana yang seharusnya menjadi modal putar bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat tersebut hingga kini tidak jelas keberadaanya.
Selain permasalah itu, moralitas oknum pamong ini semakin dipertanyakan menyusul mencuatnya kasus pinjaman pribadi kepada warga. Diketahui, demi "melancarkan" urusan yang berkaitan dengan jabatan, ia meminjam sejumlah uang kepada warga dengan janji segera dikembalikan. Namun, hingga berita ini diturunkan, uang tersebut belum juga dibayarkan, sehingga memicu mosi tidak percaya di kalangan masyarakat bawah.
Anggaran Pelantikan Dukuh Randukuning 2 Bocor
Skandal yang paling menyita perhatian adalah terkait persiapan pelantikan Dukuh Randukuning 2 yang diselenggarakan pada Desember 2025 kemarin. Muncul dugaan kuat bahwa Jogoboyo tersebut telah "merusak" atau menyalahgunakan anggaran yang semestinya dialokasikan untuk prosesi pelantikan tersebut.
Oknum Jogoboyo tersebut yang mencoba menutupi lubang anggaran dengan meminjam uang kepada warga sekitar justru memperkeruh suasana. Hal ini dianggap sebagai bentuk manajemen birokrasi yang bobrok di tingkat pemerintah kalurahan.
Warga masyarakat saat ini mendesak Lurah Selang dan jajaran Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPKal) untuk segera mengambil tindakan tegas. Audit internal dan klarifikasi terbuka sangat diperlukan agar kepercayaan publik terhadap institusi Kalurahan Selang tidak runtuh.
"Pamong itu dibayar dari pajak rakyat dan tanah pelungguh. Jika kinerjanya buruk dan malah merugikan keuangan warga, harus ada sanksi administratif hingga hukum yang jelas. Kami tidak ingin citra Kalurahan Selang rusak karena salah satu oknum," pungkas salah satu warga.
Sampai saat ini, awak kedia masih berupaya menghubungi pihak Pemerintah Kalurahan Selang dan oknum Jogoboyo terkait untuk mendapatkan klarifikasi resmi atas permasalahan tersebut. (Zull).


Social Footer
Kontributor
Label
Social Media