SLEMAN (F86) – Komitmen menjaga kualitas dan keamanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus diperkuat. Polda DIY menggandeng sejumlah pemangku kepentingan dalam diskusi panel bertajuk “Kolaborasi Presisi dalam Menjamin Keamanan, Higienitas, dan Distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna Mewujudkan SDM Unggul Menuju Indonesia Emas 2045”, Kamis (12/2/2026).
Forum tersebut menghadirkan Irwasda Polda DIY Kombes Pol I Gusti Ngurah Rai Mahaputra, Kepala Dinas Kesehatan DIY dr. Gregorius Anung Trihadi, M.P.H., serta Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Region DIY Harosno Budi Waluyo.
Dalam paparannya, Kombes Pol I Gusti Ngurah Rai Mahaputra menegaskan pentingnya sinergi antarlembaga dalam mendukung keberlanjutan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah Yogyakarta. Menurutnya, forum ini menjadi ruang penyamaan persepsi agar seluruh pihak memiliki standar yang sama dalam menjaga keamanan dan higienitas layanan.
“Program MBG adalah langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas generasi bangsa. Karena ini program baru, tentu masih ada kekurangan yang perlu disempurnakan melalui evaluasi dan kolaborasi berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menambahkan, potensi risiko seperti kejadian luar biasa (KLB) keracunan makanan harus diantisipasi sejak dini melalui pengawasan ketat dan perbaikan sistem secara konsisten. Keterlibatan sektor kesehatan, pendidikan, hingga pemerintah kabupaten dan kota dinilai krusial dalam memastikan program berjalan optimal.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan DIY dr. Gregorius Anung Trihadi menekankan bahwa standar laik higiene sanitasi (SLHS) menjadi fondasi utama keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah penerima manfaat, tetapi juga dari jaminan mutu dan keamanan makanan yang dikonsumsi.
“SLHS adalah syarat mutlak. Makanan yang disalurkan harus memenuhi standar agar benar-benar aman bagi anak-anak sebagai penerima manfaat,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, Pemerintah Daerah DIY telah membentuk satuan tugas percepatan di masing-masing sektor. Untuk bidang kesehatan, koordinasi dilakukan intensif dengan dinas kesehatan kabupaten/kota yang memiliki kewenangan menerbitkan sertifikat SLHS.
Data menunjukkan, pada 2025 tercatat 23 kasus dugaan keracunan makanan. Namun angka tersebut menurun signifikan menjadi tiga kasus pada tahun ini, seiring meningkatnya jumlah SPPG yang telah mengantongi SLHS.
“Penurunan ini membuktikan bahwa penerapan SOP dan standar higiene sanitasi berdampak nyata terhadap keamanan pangan,” jelasnya.
Dr. Anung juga menyoroti tantangan adaptasi terhadap sistem perizinan berbasis OSS serta pemenuhan sertifikasi bagi penjamah makanan. Sertifikasi ini difasilitasi Kementerian Kesehatan melalui pembelajaran daring guna memastikan setiap petugas memahami prinsip keamanan pangan.
“Penjamah makanan adalah ujung tombak. Mereka wajib memiliki sertifikat agar proses pengolahan sesuai standar,” tambahnya.
Di sisi lain, Kepala KPPG Region DIY Harosno Budi Waluyo menyampaikan apresiasi atas inisiatif Polda DIY dalam memperkuat koordinasi lintas sektor. Ia menegaskan, MBG merupakan bentuk pemenuhan hak dasar anak Indonesia atas gizi yang layak.
Saat ini, tercatat 385 SPPG siap beroperasi di DIY, dengan 323 unit telah aktif melayani masyarakat. Setiap SPPG dibatasi melayani maksimal 3.000 penerima manfaat guna menjaga efektivitas pengelolaan.
“Dengan bertambahnya SPPG, beban layanan per unit akan lebih ringan. Ini memudahkan pengawasan produksi dan distribusi, sekaligus menekan risiko keamanan pangan,” ujarnya.
Melalui kolaborasi yang terstruktur dan presisi, seluruh pihak optimistis Program Makan Bergizi Gratis di DIY dapat berjalan aman, higienis, dan berkelanjutan sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.(Red).
Social Footer
Kontributor
Label
Social Media