Disdik Klaten Gelar Rakor Perdana Awal Tahun 2026, Fokus Penganggaran BOS SMP

 

Rakor Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten perdana di awal tahun 2026 dibidang SMP yang berlangsung di Merapi Resto. Kamis (29/1/2026). 

Klaten (F86) - Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) perdana di awal tahun 2026 yang berlangsung di Merapi Resto, Kamis (29/1/2026). Rakor tersebut difokuskan pada koordinasi bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh kepala sekolah SMP negeri se-Kabupaten Klaten dan dipimpin oleh Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan Klaten, Guritno. Salah satu agenda utama dalam rakor tersebut adalah pembahasan penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Guritno menjelaskan bahwa penganggaran Dana BOS di masing-masing satuan pendidikan disusun berdasarkan rencana kegiatan sekolah selama satu tahun anggaran 2026.

“Penganggaran Dana BOS di setiap satuan pendidikan disesuaikan dengan program dan kegiatan yang telah direncanakan sekolah untuk satu tahun ke depan,” jelas Guritno.

Selain membahas Dana BOS, rakor juga dimanfaatkan sebagai forum diskusi terkait berbagai persoalan yang dihadapi masing-masing satuan pendidikan. Guritno menegaskan bahwa seluruh kebijakan dan pelaksanaan pendidikan tetap mengacu pada regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat.

“Dalam diskusi, banyak persoalan yang disampaikan oleh sekolah. Namun pada prinsipnya, seluruh pelaksanaan tetap mengikuti regulasi dari pemerintah pusat,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Guritno juga menyampaikan perkembangan terkait tenaga pendidik di Kabupaten Klaten. Ia menyebutkan bahwa sekitar 1.300 tenaga pendidik telah diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Jumlah pendidik yang telah diangkat menjadi PPPK kurang lebih mencapai 1.300 orang,” ungkapnya.

Sementara itu, terkait rencana penerimaan peserta didik baru (PPDB) pada tahun ajaran mendatang, Guritno menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan resmi dari Kementerian Pendidikan, khususnya terkait kebijakan sistem zonasi.

“Untuk penerimaan siswa baru tahun depan, kami masih menunggu keputusan dari Menteri Pendidikan, terutama terkait kebijakan zonasi,” tegas Guritno.

Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten berharap melalui rakor perdana ini, koordinasi antar satuan pendidikan semakin solid, sehingga pelaksanaan program pendidikan di tahun 2026 dapat berjalan lebih efektif dan sesuai aturan.(Siswanto).