Dana Desa 2026 Turun, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo Ingatkan Pengelolaan APBDes Lebih Hati-Hati

 

Penyerahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026 resmi digelar di Pendopo Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Rabu (7/1/2026).

Klaten (F86)-Penyerahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026 resmi digelar di Pendopo Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Rabu (7/1/2026). Kegiatan ini dihadiri jajaran pemerintah daerah, camat, serta kepala desa se-Kecamatan Prambanan.

Dalam sambutannya, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menegaskan bahwa alokasi Dana Desa tahun 2026 mengalami penurunan. Kondisi tersebut menuntut pemerintah desa untuk lebih cermat, hati-hati, dan bertanggung jawab dalam mengelola anggaran agar tetap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Penurunan Dana Desa bukan alasan untuk melemah, justru harus menjadi pemicu semangat bagi pemerintah desa untuk bekerja lebih keras dan kreatif,” ujar Bupati.

Sementara itu, Camat Prambanan Rasidi S.I.P, M.S.I menyampaikan bahwa terdapat 16 desa di Kecamatan Prambanan yang telah menetapkan APBDes per 31 Desember 2025. Dengan berkurangnya alokasi anggaran, desa dituntut memperkuat Pendapatan Asli Desa (PAD) sebagai penopang utama pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Rosidi menekankan pentingnya menggali potensi ekonomi lokal secara maksimal, seperti pengelolaan objek wisata desa, sektor ekonomi kreatif, serta potensi unggulan lain yang dapat menjadi sumber pendapatan berkelanjutan.

“Desa harus semakin kreatif dan inovatif. Potensi wisata desa harus dikelola dengan baik agar menarik minat pengunjung untuk datang kembali,” tegasnya.

Senada dengan hal tersebut, Bupati Klaten juga menyoroti peran strategis Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Menurutnya, BUMDes harus dikelola secara profesional agar benar-benar memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat desa.

“Dalam kondisi Dana Desa menurun, kita harus betul-betul hati-hati. Utamakan program yang urgen dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkas Bupati.

Dengan pengelolaan keuangan yang tepat dan transparan, pemerintah daerah berharap pelayanan publik di tingkat desa tetap optimal serta pembangunan desa dapat berjalan secara berkelanjutan.(Siswanto).