Penyerahan APBDes 2026: Dana Desa Alami Penurunan, Bupati Klaten Ingatkan Pengelolaan Anggaran Secara Hati-Hati

 

Penyerahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2026 secara resmi digelar di Pendopo Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Selasa (30/12/2025). 

Klaten (F86) - Penyerahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2026 secara resmi digelar di Pendopo Kecamatan Gantiwarno, Kabupaten Klaten, Selasa (30/12/2025). Dalam kesempatan tersebut, Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, menyampaikan bahwa terjadi penurunan alokasi Dana Desa pada tahun anggaran 2026 sehingga pemerintah desa diminta lebih cermat dalam pengelolaan anggaran.

Camat Gantiwarno, Veronika Retno Setyoningsih, menegaskan bahwa pemerintah desa dituntut untuk memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes) sebagai penopang utama pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

“Dengan adanya penurunan Dana Desa tahun 2026, desa harus semakin kreatif dan memperkuat PADes agar pembangunan tetap berkelanjutan,” tegas Veronika.

Ia menambahkan, desa perlu menggali potensi ekonomi lokal secara maksimal. Obyek wisata desa, sektor kreatif, serta potensi unggulan lain dinilai dapat menjadi sumber pendapatan yang mampu menopang pembangunan.

Senada dengan itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo mengajak para kepala desa untuk menjadikan tantangan ini sebagai pemicu semangat kerja.

“Penurunan Dana Desa bukan alasan untuk melemah, justru harus menjadi dorongan bagi kepala desa untuk bekerja lebih keras, mengoptimalkan potensi desa, dan meningkatkan PAD,” ujar Bupati.

Selain itu, penguatan peran BUMDes menjadi salah satu langkah strategis. Pemerintah desa diharapkan mampu mengelola BUMDes secara profesional, inovatif, dan produktif sehingga benar-benar memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

Veronika juga mengingatkan agar penggunaan anggaran desa lebih selektif dan berprioritas pada program yang benar-benar mendesak dan bermanfaat langsung bagi warga.

“Dalam kondisi penurunan Dana Desa, kita harus betul-betul hati-hati. Utamakan program yang urgen dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Dengan pengelolaan keuangan yang tepat, pemerintah berharap perangkat desa tetap mampu memberikan pelayanan optimal serta menjaga keberlanjutan pembangunan di tingkat desa.(Siswanto).